DPP AKPERSI nilai penanganan belum efektif, minta Kemendagri turun.
PALEMBANG, liputan.riau21.it.com – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan kini merambah ke sektor pendidikan. Kabut asap yang pekat memaksa sejumlah sekolah menyesuaikan kegiatan belajar untuk melindungi siswa dari paparan udara berbahaya. Senin (5/10/2026).
Kondisi ini menjadi sorotan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI). Ketua Umumnya, Rino Triyono, menilai penanganan karhutla oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anak-anak tidak boleh menjadi korban. Mereka berhak belajar dalam lingkungan yang sehat dan aman,” ujar Rino dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).
Hingga 4 Oktober 2026, karhutla masih terjadi di enam daerah, yakni Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Kota Palembang. Luasan terbakar diperkirakan mencapai ratusan hektare.
Di sisi kesehatan, Dinas Kesehatan Sumsel mencatat 40.555 kasus ISPA selama September 2026. Sementara kualitas udara di Palembang sempat berada di level berbahaya dengan PM2.5 mencapai 903,6 mikrogram per meter kubik.
Rino meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemprov Sumsel, mulai dari pencegahan, kesiapan menghadapi kemarau, koordinasi antar daerah, hingga perlindungan masyarakat.
Ia menegaskan, apresiasi tetap diberikan kepada TNI, Polri, Manggala Agni, dan BPBD yang berjuang di lapangan. Yang perlu dievaluasi, menurutnya, adalah sistem dan kepemimpinan penanganannya.
Pemprov Sumsel belum memberikan tanggapan atas pernyataan ini. Redaksi memberi ruang hak jawab sesuai ketentuan UU Pers.
Penulis: DPP AKPERSI
Editor: Rosbinner Hutagaol
Reporter: Tim
Sumber: Siaran Pers DPP AKPERSI
